Kemenag Bahas Pembentukan Satgas Umrah dalam Nota Kesepakatan

Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) akan menciptakan satuan tugas penanganan perkara penyelenggaraan umrah (Satgas Umrah). Nota kesepahaman pembentukan satgas ini dibahas beserta lintas kementerian dan forum.

 

Direktur Bina Umrah & Haji Khusus, Arfu Hatim, menyampaikan nota kesepahaman ini akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Pariwisata, Luar Negeri, Hukum & HAM, dan Kementerian Kominfo. Selain itu akan dilibatkan pula pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

 

“Ada sejumlah problem yg timbul pada Penyelenggaraan ibadah umrah pada Indonesia. Untuk itu diperlukan koordinasi & konsolidasi menurut para pihak buat pencegahan dan penanganannya,” ujar Arfi dalam kabar tertulis yang didapat , Senin (5/11).

 

Nota kesepahaman ini dibutuhkan buat meningkatkan komitmen & koordinasi pada melakukan penanganan perkara umrah. Harapannya, penanganan masalah mampu lebih terintegrasi & sistematis sehingga potensi pertarungan mampu diminimalisir. Beberapa gosip yg ada pada pembahasan adalah terkait disparitas Satgas Umrah Travel Wisata Halal ini menggunakan Satgas Waspada Investasi (SWI). Untuk itu, Arfi menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini bersifat spesifik menyangkut persoalan penyelengaraan umrah.

 

“Nota kesepahaman ini bersifat spesifik, dibuat buat lebih penekanan dalam penanganan perkara umrah. Kalau SWI lebih generik, menyangkut majemuk bentuk penghimpunan dana warga¬† & investasi,” ujarnya.

 

Diharapkan pula menggunakan adanya nota kesepahaman sanggup dilakukan deteksi dini terkait kegiatan investasi pada pengelolaan dana umrah yang dihimpun berdasarkan warga . Faktanya, di antara duduk perkara yang ada adalah aktivitas Non PPIU yg melakukan penggalangan dana umrah. “Nota konvensi ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Agama dengan K/L (Kementerian/Lembaga, Red) terkait,” tuturnya.

 

Upaya Kemenag diapresiasi Rizal dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Menurutnya, upaya Kemenag perlu didukung pada rangka mengefektifkan koordinasi & sinergi lintas kementerian/forum dalam penanganan perseteruan umrah. “Saya melihat, nota kesepahaman ini mengusung semangat buat meminimalisir kasus umrah yang mengganggu warga ,” ujarnya.

 

Usulan lain yg berkembang dalam pembahasan ini merupakan kemungkinan buat melibatkan Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan. Akan hal ini, Kasi Pengawasan Umrah, Ali Makhzumi, menyampaikan nota kesepahaman ini diorientasikan deteksi dini & pencegahan problem umrah. Adapun MA & Kejaksaan pada aspek penegakkan hukum.

 

“Ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah pencegahan & penanganan masalah umrah,” ujar Ali. Meski demikian, masukan yg ada akan dipertimbangkan pada pembahasan dan pemugaran berikutnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>